Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi dasar Republik Indonesia yang mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak dasar warga negara. Ditetapkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan negara Indonesia. Artikel ini akan membahas sifat dari UUD 1945, mencakup ciri khas, prinsip, dan aplikasinya dalam praktik pemerintahan.

Sifat Kaku dan Fleksibel

UUD 1945 dikenal memiliki sifat kaku dan fleksibel. Sebagai konstitusi yang mendasari sistem hukum di Indonesia, UUD 1945 dirancang untuk menjadi dokumen yang stabil dan tidak mudah diubah. Namun, terdapat mekanisme amandemen yang memungkinkan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan sifat fleksibel dari UUD 1945 yang memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan baru.

Prinsip Negara Kesatuan

UUD 1945 menegaskan prinsip negara kesatuan Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan satu pemerintahan pusat. Prinsip ini memastikan bahwa semua daerah di Indonesia berada di bawah satu sistem hukum dan pemerintahan yang sama, menjaga kesatuan dan integritas negara.

Pengakuan Hak Asasi Manusia

UUD 1945 juga mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Dokumen ini memuat berbagai pasal yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan hukum. Dengan adanya ketentuan ini, UUD 1945 berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kesimpulannya, sifat dari UUD 1945 mencerminkan keseimbangan antara kestabilan hukum dan kebutuhan untuk adaptasi. Dengan prinsip negara kesatuan dan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk negara Indonesia, memastikan keberlangsungan dan keadilan dalam sistem pemerintahan.